Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Kapuas, Dinas Pertanian Hadiri Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Kapuas, 17 April 2025 – Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, Yaya, SP, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas ke-4 hari ini. Agenda utama rapat ini adalah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemekaran Kecamatan Mantangai serta pembentukan dua kecamatan baru, yaitu Muroi Mangkutup Jaya dan Lamunti Raya. Selain itu, rapat juga membahas rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kapuas Tahun 2024.
Pemekaran wilayah menjadi strategi penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Dengan pemekaran Kecamatan Mantangai serta pembentukan Kecamatan Muroi Mangkutup Jaya dan Lamunti Raya, Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap dapat mempercepat akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bagi masyarakat. Data menunjukkan bahwa wilayah yang dimekarkan cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi lebih cepat karena fokus pembangunan lebih terarah.
Kehadiran Kepala Dinas Pertanian dalam rapat ini menegaskan peran strategis sektor pertanian dalam pembangunan daerah. Kabupaten Kapuas merupakan salah satu lumbung pangan di Kalimantan Tengah, sehingga kebijakan pemekaran harus mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pertanian, termasuk distribusi lahan dan program pemberdayaan petani. Yaya, SP, menyatakan bahwa Dinas Pertanian siap mendukung proses pemekaran dengan memastikan keberlanjutan produksi pangan.
Pembentukan kecamatan baru tidak hanya sekadar pemekaran administratif, tetapi juga memerlukan kajian mendalam. Beberapa syarat utama meliputi ketersediaan infrastruktur, jumlah penduduk, dan potensi ekonomi. Kecamatan Muroi Mangkutup Jaya dan Lamunti Raya diproyeksikan menjadi wilayah berkembang dengan basis pertanian dan perkebunan. Proses ini harus melalui tahapan verifikasi oleh tim ahli sebelum disahkan menjadi peraturan daerah.
Selain pemekaran kecamatan, rapat juga membahas evaluasi kinerja pemerintah melalui LKPJ Bupati Kapuas Tahun 2024. DPRD memberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan di berbagai sektor, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan dan peningkatan kualitas SDM. LKPJ menjadi alat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Masyarakat di wilayah pemekaran berharap adanya peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan fasilitas umum dan perluasan akses ekonomi. Contohnya, pembentukan kecamatan baru biasanya diikuti oleh pendirian puskesmas, sekolah, dan pasar desa. Dengan demikian, pemekaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus berdampak nyata bagi masyarakat.
Meski membawa banyak manfaat, pemekaran wilayah juga menghadapi tantangan seperti anggaran terbatas dan koordinasi antarinstansi. Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu menyusun rencana matang, termasuk pendanaan berkelanjutan dan sinergi dengan pemerintah pusat. Partisipasi masyarakat juga krusial untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif.
Setelah rapat ini, Raperda akan memasuki tahap pembahasan lebih mendalam di komisi-komisi DPRD. Jika disetujui, pemekaran kecamatan akan segera diimplementasikan dengan persiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Dinas Pertanian dan instansi terkait akan terus memantau perkembangan untuk meminimalisir gangguan selama masa transisi.
Pemekaran Kecamatan Mantangai dan pembentukan dua kecamatan baru di Kabupaten Kapuas menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan. Dengan dukungan semua pihak, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Tinggalkan Balasan